Opini: Isu Ekonomi di Balik Aksi

Sebagai mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi UAJY, demonstrasi besar yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025 tidak hanya di pandang sebagai ekspresi politik, tetapi juga sebagai cerminan nyata dari kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang tampak di jalan-jalan, dengan ribuan orang berteriak menuntut keadilan, sebenarnya lahir dari ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan ketidakpekaan dalam penyusunan anggaran negara.

Isu tunjangan DPR yang memicu gelombang protes hanyalah puncak gunung es. Di baliknya, terdapat ketegangan antara alokasi anggaran negara yang sebagian besar justru memperkuat kelompok elite, sementara rakyat kecil terus bergulat dengan kenaikan harga bahan pokok, menurunnya daya beli, dan akses terhadap lapangan kerja yang tidak merata. Kematian seorang pengemudi ojek, dalam salah satu kericuhan di Jakarta, semakin menegaskan kegagalan tersebut. Ia bukan sekadar korban, ia adalah representasi dari jutaan pekerja sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi sehari-hari, namun seringkali tidak terlindungi oleh kebijakan. Dalam kacamata ekonomi, ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi penyeimbang bagi kelompok paling rentan. Ketika pekerja informal menjadi pihak yang paling terdampak inflasi sekaligus paling minim proteksi, wajar bila amarah sosial akhirnya pecah.

Demonstrasi ini juga menyingkap pentingnya transparansi fiskal. Tuntutan rakyat agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan adanya sorotan terhadap penggunaan anggaran menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar betapa pentingnya tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Dari sisi teori ekonomi kelembagaan, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan makroekonomi, tetapi juga oleh rasa percaya masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara adil dan efektif. Ketika rasa percaya itu terkikis, maka krisis legitimasi akan muncul, dan demonstrasi menjadi saluran ekspresi yang tak terhindarkan.

Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa ekonomi bukan sekadar soal efisiensi atau pertumbuhan, melainkan juga soal keadilan. Demonstrasi ini adalah peringatan bahwa kebijakan ekonomi yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat bisa memicu gejolak sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar hitungan defisit atau surplus anggaran. Rakyat menuntut keadilan distributif, bukan hanya retorika tentang pertumbuhan ekonomi yang kadang tidak mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, refleksi yang bisa kita ambil adalah bahwa pembangunan ekonomi harus lebih inklusif. Pemerintah perlu membangun kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemerataan, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta menata ulang prioritas anggaran agar tidak hanya menguntungkan segelintir elite. Demonstrasi ini adalah pengingat bahwa teori-teori yang kami pelajari di kelas akan hampa bila tidak dihubungkan dengan realitas sosial, dan bahwa ekonomi sejatinya adalah ilmu untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.

Dengan demikian, demonstrasi yang berlangsung bukanlah ancaman, melainkan cermin bagi bangsa. Ia menunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam ketika ketidakadilan semakin terasa, dan ia juga menuntut generasi muda untuk berpikir kritis, tidak hanya pada soal angka dan teori, tetapi juga pada dampak kebijakan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Jika suara rakyat kali ini benar-benar didengar, maka kita bisa berharap lahirnya tatanan ekonomi dan politik yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada banyak orang, bukan hanya segelintir orang.

Yogyakarta, 11 September 2025

Avrilla Putri Indraprasta
Mahasiswa Program Studi Manajemen UAJY Angkatan 2022
Penerima Beasiswa KAMAJAYA Angkatan ke-7

Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay